Pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai “Deklarasi Djoeanda”, deklarasi yang menjadi landasan bagi prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Dalam rangka menguatkan posisi bidang kelautan, pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan no. 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim, yang ditetapkan pada tanggal 23 September.
Melalui perjuangan panjang dan melewati tantangan serta sanggahan dari beberapa negara besar, akhirnya usulan Indonesia diterima dan ditetapkan di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982, bahwa secara legal Indonesia adalah Negara Kepulauan. Saat ini, secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas laut 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan luas dan potensi kelautan dan kemaritiman yang luar biasa besar tersebut, telah banyak perkembangan dalam pengelolaan di bidang kelautan dan kemaritiman yang dilakukan Indonesia untuk memastikan kukuhnya kedaulatan laut Indonesia di tingkat nasional, regional dan internasional, serta menguatkan posisi Indonesia dalam isu kelautan dan kemaritiman di dunia. Meski demikian, ada berbagai tantangan yang masih memerlukan penanganan lebih baik. Indonesia menghadapi setidaknya lima tantangan utama yaitu 1) perlunya mengenal atau mengetahui laut dengan baik, 2) perlunya melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang bertanggung jawab, 3) perlunya mengetahui ancaman kelautan yang ada, 4) perlunya menjaga keamanan laut, serta 5) perlunya menegaskan kepentingan Indonesia di laut kepada dunia. Kalau butir 1 hingga 4 adalah sebuah pandangan yang bersifat inward looking (ke dalam), butir kelima adalah yang fokus pada outward looking (ke luar).
Menyadari adanya tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal di atas, maka perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih sistimatik dalam Pengukuhan Kedaulatan Laut Indonesia Di Tingkat Nasional, Regonal Dan Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, UGM melalui Pusat Studi Sumberdaya dan Teknologi kelautan menyelenggarakan seri webinar dalam memperingati Hari Maritim Nasional yang jauh pada tanggal 23 September. Webinar hari maritim seri 1 ini, merupakan bagian dari kegiatan Bincang Kelautan yang sudah menjadi agenda rutin Pustek Kelautan. Webinar Seri 1 Hari maritime akan diisi oleh narasumber yang sangat kompeten dan berwenang dalam bidang Kelautan yaitu Kepala Staf Angkatan laut TNI Laksamana Yudo Margono, yang akan menyampaikan topik Pengukuhan Kedaulatan laut Indonesia. Selanjutnya narasumber ke-2 Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat drg Ika Dewi Ana, M.Sc., Ph.D, dengan topik Kebijakan dan Inovasi Tridharma untuk Mengukuhkan Kedaulatan Laut Indonesia. Pendaftaran webinar pada link: bit.ly/BK10-Maritim dan materi pada link: bit.ly/BK10_Materi (dapat diakses setelah webinar selesai). Bagi para peserta yang memerlukan e-sertifikat, dapat mendaftar pada link: bit.ly/BK10_Sertifikat.
Sampai bertemu dalam Bincang Kelautan 10 Seri Hari Maritim Nasional, salam sehat dari Yogyakarta..